Porosdemokrasi – Keputusan Endriartono Sutarto untuk mundur dari jabatan Panglima TNI pada Oktober 2004 tetap menjadi salah satu contoh langka kepemimpinan berintegritas di Indonesia. Di tengah karier militer yang gemilang, ia memilih mengakhiri masa tugasnya lebih awal, meski secara formal masih memiliki waktu menjabat.
Langkah tersebut bukan keputusan impulsif. Dalam surat yang disampaikan kepada Presiden saat itu, Megawati Sukarnoputri, Endriartono memaparkan sejumlah alasan strategis. Ia menilai tubuh TNI membutuhkan reorganisasi menyeluruh, sementara faktor usia dan perpanjangan masa dinas selama dua tahun membuat regenerasi kepemimpinan menjadi mendesak.
Lebih dari sekadar pergantian jabatan, keputusan itu mencerminkan kesadaran institusional. Ia menempatkan kesinambungan organisasi di atas kepentingan pribadi, sesuatu yang sering dibicarakan, tapi jarang benar-benar dilakukan.
Sikap serupa kembali terlihat setelah ia pensiun. Saat dipercaya menjadi komisaris di Pertamina, Endriartono lagi-lagi memilih mundur. Alasannya sederhana tapi menohok: ia merasa tidak nyaman menerima penghasilan besar tanpa kontribusi yang sepadan.
Ia juga menyinggung kinerja perusahaan yang dinilai belum optimal dalam melayani masyarakat, meski bergerak di sektor strategis. Kritik ini bukan basa-basi pensiunan, tapi refleksi dari standar pribadi yang konsisten.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Chappy Hakim, yang melihat keputusan Endriartono sebagai hasil benturan antara nilai yang ia pegang dengan realitas di lapangan.
Tokoh senior Paulus Victor Motuloh menilai sikap ini sebagai contoh kepemimpinan yang semakin jarang ditemui. Dalam lanskap publik yang sering diwarnai kompromi, keputusan untuk mundur justru menjadi bentuk keberanian.
Kisah Endriartono bukan tentang jabatan yang ditinggalkan, tapi tentang standar yang dipertahankan. Dan di negara yang kadang terlalu toleran pada “asal jalan”, itu terasa hampir seperti anomali.
