Poros Demokrasi – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam membantu korban bencana banjir di Sumatra serta merespons kebutuhan layanan kesehatan darurat di daerah terdampak.
Irma menilai gerak cepat Kemenkes menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan, distribusi obat-obatan yang sudah sampai ke lokasi hanya dalam waktu satu hari sejak bencana terjadi.
“Ini membuktikan Kementerian Kesehatan betul-betul paham apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah terdampak, terutama terkait pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Selain penanganan bencana, Irma juga menyoroti pembangunan rumah sakit di Raja Ampat yang saat ini progresnya telah mencapai sekitar 80,2 persen. Meski demikian, ia menegaskan perlunya pendampingan yang lebih intensif dari Kementerian Kesehatan hingga pembangunan benar-benar rampung.
Menurutnya, pendampingan tersebut penting agar tidak terulang persoalan seperti pembangunan rumah sakit di Kolaka yang dinilai semrawut dan kurang pengawasan.
“Kami kaget melihat kondisi di lapangan. Ini menunjukkan adanya kelalaian, baik dari pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Ke depan, pendampingan pembangunan rumah sakit di daerah harus dilakukan secara komprehensif,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Irma juga menanggapi laporan Kemenkes terkait program eliminasi tuberkulosis (TB). Ia mengapresiasi capaian yang ada, namun menegaskan bahwa target eliminasi TB tahun 2025 masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Penemuan kasus TB baru baru mencapai sekitar 70 persen dari estimasi, sementara retensi pengobatan dan cakupan terapi pencegahan bagi kontak serumah masih jauh dari target nasional.
Irma menilai tantangan terbesar berada pada fase pasca-skrining. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat skrining TB, bahkan takut menjalani pemeriksaan karena khawatir terhadap stigma dan tindak lanjut pengobatan.
“Edukasi kepada masyarakat harus diperkuat agar program eliminasi TB bisa berjalan sesuai target,” katanya.
Ia juga mendesak percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis guna memperkuat koordinasi lintas kementerian, memperjelas peran pusat dan daerah, serta menjamin komitmen anggaran. Irma menegaskan anggaran kesehatan primer tidak boleh terkena kebijakan efisiensi.
“Program yang baik tanpa dukungan anggaran yang memadai tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IX turut menyoroti capaian imunisasi nasional tahun 2025 yang belum merata. Dari 38 provinsi, baru enam provinsi yang mencapai target imunisasi bayi lengkap. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu munculnya kembali penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi.
Irma menekankan pentingnya edukasi publik secara menyeluruh untuk mengatasi ketakutan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap imunisasi.
“Sosialisasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari anggota DPR hingga tenaga kesehatan, agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi dasar,” pungkasnya.
