Poros Demokrasi Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyoroti serius kondisi layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan fasilitas perpustakaan di daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan 14 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, sejarawan sekaligus pendiri Majalah Historia itu menyampaikan kritik tajam terutama terkait layanan digital Perpusnas melalui aplikasi iPusnas yang dalam beberapa hari terakhir macet dan tidak bisa diakses publik.
“Saya ini pengguna iPusnas. Beberapa hari ini ketika ingin mengunduh buku, aplikasinya tiba-tiba keluar sendiri, tidak bisa dibuka, dan sekarang benar-benar tidak bisa digunakan. Katanya maintenance selesai 8 Januari 2026, tapi hari ini sudah 14 Januari dan belum pulih juga,” tegas Bonnie.
Ia mengingatkan agar penghematan anggaran tidak menjadi alasan terganggunya pelayanan publik mendasar.
“Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengorbankan pelayanan publik paling dasar. Semangat Perpusnas harusnya mencari solusi inovatif, bukan membiarkan layanan terhenti,” ujarnya.
Perpustakaan Daerah Banyak yang Memprihatinkan, Bonnie juga menyoroti kondisi perpustakaan di berbagai daerah yang dinilai jauh dari standar ideal. Ia memaparkan data bahwa Indonesia memiliki 21.086 perpustakaan tingkat desa/kelurahan, 807 perpustakaan tingkat kecamatan, dan 495 perpustakaan kabupaten/kota. Namun, masih terdapat 19 kabupaten/kota yang belum memiliki perpustakaan. Sementara itu, dari 38 provinsi, masih ada 5 provinsi yang belum mempunyai perpustakaan provinsi.
Ia mencontohkan kondisi perpustakaan di daerah pemilihannya, Pandeglang, yang menurutnya tidak layak.
“Buku disimpan di ruangan lembab tanpa pendingin udara. Koleksi arsip dan buku tidak dirawat dengan standar yang seharusnya. Ini jelas memprihatinkan,” tegasnya.
Bonnie meminta Perpusnas memberi perhatian lebih terhadap pembinaan perpustakaan daerah.
Selain itu, Bonnie juga menyinggung pentingnya perawatan perpustakaan tokoh bangsa seperti perpustakaan pribadi Bung Hatta dan koleksi buku Bung Karno yang tersebar di berbagai lokasi.
“Pertanyaannya, dengan kondisi anggaran sekarang, apakah Perpusnas mampu merawat naskah-naskah dan koleksi sejarah tersebut? Yang ada saja belum terawat maksimal,” katanya.
Bonnie berharap ke depan anggaran Perpusnas dapat ditingkatkan, namun juga memastikan pengelolaannya efektif dan tepat sasaran.
“Mudah-mudahan anggaran ke depan bertambah, tapi yang jauh lebih penting adalah memastikan pelayanan publik berjalan, perpustakaan daerah dibina, dan warisan intelektual bangsa dirawat dengan baik,” tutupnya.
